Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara
DOI:
https://doi.org/10.20527/jbp.1515i2.140Keywords:
Development Planning, Musrenbang, Effectiveness, Community ParticipationAbstract
The sub-district-level Development Planning Deliberation (Musyawarah Perencanaan Pembangunan or Musrenbang) is a crucial instrument in the participatory development planning system for accommodating development proposals from villages and urban villages. This study aims to analyze the effectiveness of Musrenbang implementation in Sungai Pandan Sub-district, Hulu Sungai Utara Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach, with 15 informants selected using purposive sampling. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis involved data presentation, data entry, and data analysis. Data credibility was assessed through prolonged observation, increased persistence, triangulation, negative case analysis, the use of reference materials, and member checking. The results indicate that the implementation of Musrenbang in Sungai Pandan Sub-district has not been fully effective. Administratively and procedurally, the forum has fulfilled the elements of clear objectives, clear strategies, adequate planning, and the availability of supporting facilities and infrastructure. However, substantively, its effectiveness is constrained by weak analysis of development proposals, low realization of proposed programs due to limitations in the district budget (APBD), and the absence of an effective monitoring and control system (feedback) for the outcomes of the deliberations. Consequently, many priority proposals from the community related to the geographical characteristics of lebak (swampy lowland) areas have had to be postponed or reconsidered for the following year. This study recommends establishing certainty regarding the indicative regional budget ceiling at the beginning of the forum and implementing a transparent proposal-tracking system to maintain public trust and strengthen community participation in the development planning process
References
Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
----------, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
----------, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
----------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
---------, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pembuatan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa ) Dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa )
---------, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024
---------, Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2024.
---------, Dokumen Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara.2024.
Andrea J. Mewengkang, Frans Singkoh, Stefanus Sampe, 2021. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa Tahun 2016. Laporan Penelitian Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL UNSRAT.
Fauzi, Ahmad. 2016. Analisis Efektivitas Kinerja.
Hanafie, H. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Persepektif Effective Governance (studi pada Kecamatan Pamulang, Kota Tamgerang Selatan Provinsi Banten). Laporan penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Indrawijaya dan Ibrahim, A. 2014. Teori Perilaku Budaya Organisasi. Bandung: Refika Aditama.
Kasim, Azhar. 2017. Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi. Jakarta: PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI.
Mesiono, 2018, Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah, Perkumpulan Program Studi Managemen Pendidikan Islam (PPMPI)Mutiarin, dkk. 2014. Manajemen Birorasi dan Kebijakan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Nugroho, Tri Cahyo, Dkk. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Timusu Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Buletin Poltanesa Vol. 23 No. 2(Desember2022) p-ISSN 2721-5350 e-ISSN 2721-5369.
https://e-journal.politanisamarinda.ac.id/index.php/tanesa/article/view/2047
Pasalong, H. 2017. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
Ruswandi, Wawan, dkk. 2026. Efektivitas Musrembang Kecamatan Citamiang dalam Mendorong Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat. Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) e- ISSN: 2827-9557 Volume 05 Issue 01 Month January 2026 Hal: 292-299.
Siagian, Sondang P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara PT Prenhallindo. Jakarta
Steers, M Richard. 2014. Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga
Sugiyono. Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
Tengku herawati, efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan kota kuala simpang, medan, tahun 2019, hlm 8
Tim Penyusun, 2024. Pedoman Pelaksanaan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIA Amuntai.
Written on May 11, 2024 by in Ekonomi No Comments http://bappedalitbang.hsu.go.id/web/pemkab-hsu-gelar-musrenbang-rpjpd-tahun-2025-2045/
https://repository.unpas.ac.id/60460/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka%20dan%20Kerangka%20Berpikir.pd
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Arif Budiman, Sri Agusmila Aneta Herlinda, Akhmad Berkatillah, Jumadi (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
